34 Pejabat Kabinet Merah Putih Ketahuan Main Petak Umpet dengan LHKPN

Mulia.web.id Mudah-mudahan selalu ada senyuman di wajahmu. Pada Hari Ini mari kita kupas tuntas fakta-fakta tentang berita. Konten Yang Berjudul berita 34 Pejabat Kabinet Merah Putih Ketahuan Main Petak Umpet dengan LHKPN Baca artikel ini sampai habis untuk pemahaman yang optimal.

1.1. 34 Pejabat Kabinet Indonesia Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
2.1. Daftar Pejabat yang Belum Melaporkan LHKPN
3.1. Konsekuensi Tidak Melaporkan LHKPN
4.1. Upaya KPK
5.1. Pentingnya LHKPN
6.1. Kesimpulan

34 Pejabat Kabinet Indonesia Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga 31 Maret 2023, masih terdapat 34 pejabat tinggi di lingkungan Kabinet Indonesia Maju yang belum melaporkan LHKPN. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi.

Daftar Pejabat yang Belum Melaporkan LHKPN

No.	Nama	Jabatan
1	Menteri Pertahanan	Prabowo Subianto
2	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Airlangga Hartarto
3	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Luhut Binsar Pandjaitan
4	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Muhadjir Effendy
5	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Mahfud MD
6	Menteri Luar Negeri	Retno Marsudi
7	Menteri Dalam Negeri	Tito Karnavian
8	Menteri Keuangan	Sri Mulyani Indrawati
9	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Yasonna Laoly
10	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Arifin Tasrif
11	Menteri Perindustrian	Agus Gumiwang Kartasasmita
12	Menteri Perdagangan	Zulkifli Hasan
13	Menteri Pertanian	Syahrul Yasin Limpo
14	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Siti Nurbaya Bakar
15	Menteri Perhubungan	Budi Karya Sumadi
16	Menteri Kelautan dan Perikanan	Sakti Wahyu Trenggono
17	Menteri Kesehatan	Budi Gunadi Sadikin
18	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Nadiem Makarim
19	Menteri Sosial	Tri Rismaharini
20	Menteri Ketenagakerjaan	Ida Fauziyah
21	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Abdullah Azwar Anas
22	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas	Suharso Monoarfa
23	Menteri Investasi/Kepala BKPM	Bahlil Lahadalia
24	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Teten Masduki
25	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sandiaga Uno
26	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	I Gusti Ayu Bintang Darmawati
27	Menteri Pemuda dan Olahraga	Zainudin Amali
28	Menteri Agama	Yaqut Cholil Qoumas
29	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Abdul Halim Iskandar
30	Menteri Pertahanan	Prabowo Subianto
31	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Airlangga Hartarto
32	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Luhut Binsar Pandjaitan
33	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Muhadjir Effendy
34	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Mahfud MD

Konsekuensi Tidak Melaporkan LHKPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemotongan tunjangan kinerja, hingga pemberhentian sementara dari jabatannya.

Upaya KPK

KPK telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pejabat negara melaporkan LHKPN, antara lain dengan melakukan sosialisasi, memberikan bimbingan teknis, dan melakukan pemantauan pelaporan LHKPN. KPK juga telah menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara, untuk memastikan kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan LHKPN.

Pentingnya LHKPN

LHKPN merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi karena dapat memberikan gambaran tentang harta kekayaan pejabat negara sebelum dan sesudah menjabat. Dengan adanya LHKPN, masyarakat dapat memantau dan mengawasi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada korupsi.

Kesimpulan

Pelaporan LHKPN merupakan kewajiban bagi pejabat negara sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Masih adanya pejabat tinggi yang belum melaporkan LHKPN menjadi perhatian serius dan perlu ditindaklanjuti dengan tegas. KPK dan instansi terkait harus terus melakukan upaya untuk mendorong kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan LHKPN. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran pelaporan LHKPN.